Dalam upaya memperkuat advokasi berbasis bukti dan memperluas cakupan kebijakan yang inklusif, Kisara PKBI Bali melalui program Indonesia Healthy Cities with Pride (IHCP) melaksanakan uji publik dua buku utama hasil pengembangan media edukasi dan advokasi. Dua buku tersebut adalah buku interseksionalitas isu Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan kekerasan seksual dengan judul “Kota Sehat, Kota Inklusif: Lensa Interseksionalitas dalam Pemenuhan Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi” dan buku analisis kebijakan berkaitan dengan akses pelayanan kesehatan. kehidupan bermasyarakat, pendidikan, dan pekerjaan bagi Orang Dengan HIV (ODHIV) dan korban kekerasan seksual berjudul “Regulasi dan Realita: Pemenuhan Hak Bagi ODHIV dan Korban Kekerasan Seksual.” Diselenggarakan secara daring, kegiatan ini menjadi ruang strategis untuk menguji kelayakan substansi, relevansi konteks, dan validitas argumentasi dari kedua media sebagai produk pengetahuan tersebut.
Kehadiran norma, regulasi, dan kebijakan dalam berbagai ruang lingkup wilayah hendaknya disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan masyarakat di sekitarnya. Dalam hal ini, buku analisis kebijakan IHCP menelusuri bagaimana regulasi yang ada saat ini belum sepenuhnya menjamin perlindungan bahkan berpotensi menimbulkan hambatan struktural terhadap hak dasar individu sebagai warga negara yang mengalami kerentanan ganda. Diskusi publik mengenai buku ini digelar dalam dua sesi dengan harapan dapat melibatkan berbagai pihak untuk dapat memberikan saran dan masukannya demi penyempurnaan isi buku yaitu pada hari Selasa, 3 Juni 2025 dan Kamis, 5 Juni 2025. Sesi ini menghasilkan masukan kritis dan konstruktif berkaitan dengan pentingnya kebijakan multisektor yang terintegrasi, responsif, dan berbasis hak asasi manusia.
Uji publik pada hari kedua yang dilaksanakan pada Rabu, 4 Juni 2025 membahas buku interseksionalitas isu HIV dan kekerasan seksual yang menawarkan kerangka konseptual dan praktis dalam memahami relasi antara identitas sosial yang beririsan, mulai dari gender, usia, status ekonomi, disabilitas, orientasi seksual hingga status HIV. Dalam buku ini dijabarkan bagaimana irisan identitas tersebut memperkuat risiko eksklusi terhadap hak pendidikan, pelayanan sosial, hingga penerimaan masyarakat dalam bersosialisasi di lingkungan sekitarnya. Masukan yang diberikan menekankan kepada pentingnya pendekatan interseksionalitas dan multi sektor dalam pencegahan kekerasan seksual dan mencapai three zero angka HIV di tahun 2030. Terlepas dari hal tersebut, ditegaskan juga terkait penciptaan narasi yang dapat memberdayakan kelompok rentan terutama dalam akses ke pelayanan kesehatan yang inklusif, kehidupan bermasyarakat yang anti stigma dan diskriminasi, pendidikan bermutu, serta pekerjaan yang bermartabat.
Adapun beberapa mitra strategis yang terlibat dalam uji publik buku analisis kebijakan ini, mencakup organisasi advokasi dan hukum (LBH APIK, LBH Bali, LBHM, Komnas Perempuan, ECPAT Indonesia, SAFEnet, dan ICJR), organisasi berbasis komunitas (Bali Sruti, YIFos Indonesia, GWL-INA, Arus Pelangi, Sanggar Swara, Inti Muda Indonesia, Yayasan Srikandi Sejati, Yayasan Kesehatan Perempuan, Yayasan Gaya Dewata, dan ELSAM), aparat penegak hukum dan pemerintah (Kejaksaan Tinggi Bali; Polda Bali; dan DP3A, Dinas Kesehatan, Bappeda Kota Denpasar & Provinsi Bali), akademisi dan peneliti (CSIS Indonesia, PSWPA LPPM Unud, BRIN, dan IKM Unud), serta media dan jurnalis (AJI, Bale Bengong, Project Multatuli, Konde.co, Pamflet Indonesia, dan Remotivi). Tidak hanya menghasilkan catatan teknis untuk penyempurnaan buku, pertemuan ini juga mengonsolidasikan dukungan terhadap visi IHCP dalam membangun kota sehat yang bukan hanya terbebas dari penyakit, melainkan juga bebas stigma, diskriminasi, kekerasan, dan ketimpangan sosial. Pasca uji publik buku ini, tim IHCP memastikan seluruh saran dan masukan dari pemangku kepentingan terkait terintegrasi dalam proses finalisasi buku sebagai bagian dari strategi jangka panjang. Selain nantinya didiseminasikan dalam IHCP Exhibition di penghujung rangkaian proyek, kehadirannya diharapkan dapat menjadi rujukan dalam edukasi maupun advokasi lintas sektor mulai dari tingkat lokal hingga nasional. Kisara PKBI Bali melalui pengembangan media dan diskusi partisipatif ini berkomitmen untuk tetap konsisten dalam memperjuangkan inklusivitas. Dalam hal ini, setiap individu terjamin untuk mendapatkan hak yang setara untuk hidup, belajar, bekerja, dan berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat tanpa rasa takut maupun pengecualian.
